Tindak pidana pencurian seringkali tidak berdiri sendiri. Dalam banyak kasus, pelaku menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bisa berujung pada luka fisik bagi korban. Ketika hal ini terjadi, sanksi hukum yang menanti pelaku menjadi berlapis dan lebih berat. Ini bukan lagi sekadar pencurian biasa, tetapi kejahatan yang melanggar hak asasi manusia.

Sanksi berlapis ini diatur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini secara spesifik membahas tentang pencurian yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Ancaman pidana untuk jenis pencurian ini sudah lebih berat, yaitu maksimal 9 tahun penjara, bahkan jika tidak ada luka yang terjadi pada korban.

Namun, sanksi akan menjadi lebih berat lagi jika pencurian tersebut mengakibatkan luka berat pada korban. Luka berat di sini bisa berarti hilangnya panca indra, cacat seumur hidup, atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dalam kasus ini, pelaku bisa dijatuhi hukuman penjara maksimal 12 tahun.

Jika pencurian dengan kekerasan tersebut mengakibatkan kematian korban, maka sanksinya menjadi yang paling berat. Pelaku bisa dihukum penjara seumur hidup, atau bahkan hukuman mati. Hukuman ini menunjukkan bahwa hukum sangat memandang serius setiap nyawa yang hilang akibat tindakan kriminal.

Hukuman berlapis ini berfungsi sebagai efek jera. Tujuannya adalah untuk mencegah pelaku dari melakukan pencurian dengan kekerasan. Hukuman yang berat diharapkan dapat membuat pelaku berpikir dua kali sebelum menggunakan kekerasan yang bisa merenggut nyawa atau membuat korban cacat seumur hidup.

Selain sanksi pidana, pelaku juga diwajibkan untuk memberikan ganti rugi kepada korban. Ini adalah bagian dari hukum perdata. Ganti rugi bisa mencakup biaya pengobatan, kerugian finansial, atau kompensasi atas penderitaan non-fisik yang dialami oleh korban. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun pelaku sudah dihukum penjara.

Dengan demikian, ketika terjadi pencurian yang berujung luka, pelaku akan menghadapi dua jenis konsekuensi hukum. Pertama, konsekuensi pidana berupa hukuman penjara yang berat. Kedua, konsekuensi perdata berupa kewajiban ganti rugi kepada korban. Kombinasi keduanya adalah upaya untuk menegakkan keadilan secara menyeluruh.