Integritas dan disiplin adalah fondasi utama bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ketika seorang anggota terbukti melanggar aturan, baik itu disiplin, kode etik, maupun hukum pidana, Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) akan bertindak sebagai penegak hukum internal. Memahami jenis hukuman pelanggaran anggota Polri sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Propam mengklasifikasikan sanksi berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak pelanggaran, sebuah sistem yang bertujuan untuk menjaga profesionalisme kepolisian serta memberikan efek jera. Sistem sanksi Propam ini merupakan mekanisme utama yang digunakan institusi untuk membersihkan diri dari oknum yang merusak citra Korps Bhayangkara. Berdasarkan Peraturan Kapolri tentang Etika Profesi, sanksi paling ringan hingga terberat dapat dijatuhkan oleh komisi etik yang bersidang.

Sistem sanksi Propam membagi hukuman menjadi tiga kategori utama, disesuaikan dengan jenis pelanggaran yang dilakukan anggota:

1. Sanksi Disiplin (untuk pelanggaran ringan): Diberikan melalui Sidang Disiplin terhadap pelanggaran Peraturan Disiplin Polri.
   • Teguran Tertulis: Sanksi paling ringan, biasanya untuk pelanggaran seperti keterlambatan atau ketidakrapihan seragam.
   • Penempatan di Tempat Khusus (Patsus): Anggota diwajibkan menjalani masa penahanan disiplin di tempat tertentu selama maksimal 21 hari (sesuai data dari Bidang Propam Polda Jabar per 1 Juli 2025).
   • Penundaan Kenaikan Pangkat/Gaji: Hukuman yang bersifat administrasi.
2. Sanksi Kode Etik (untuk pelanggaran sedang hingga berat): Diberikan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP).
   • Permintaan Maaf Terbuka: Anggota wajib menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.
   • Mutasi Bersifat Demosi: Pemindahan ke jabatan yang lebih rendah.
   • Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH): Jenis hukuman pelanggaran anggota Polri yang paling berat, di mana anggota dipecat dari dinas kepolisian karena melakukan pelanggaran berat seperti narkoba, korupsi, atau tindakan asusila. PTDH merupakan langkah tegas untuk menjaga profesionalisme kepolisian.
3. Sanksi Pidana: Jika pelanggaran yang dilakukan termasuk tindak pidana (misalnya penganiayaan atau korupsi), Propam akan menyerahkan kasus ke fungsi Reserse untuk diproses di peradilan umum, di mana sanksi yang dijatuhkan berupa hukuman penjara.

Proses sistem sanksi Propam ini menjamin bahwa setiap sanksi yang diberikan proporsional dengan kesalahan yang dilakukan, bertujuan untuk memberikan efek jera, baik kepada pelaku maupun anggota Polri lainnya. Dengan memberlakukan jenis hukuman pelanggaran anggota Polri yang tegas, institusi Polri menunjukkan komitmennya untuk berakuntabilitas dan melayani masyarakat dengan integritas tinggi.