Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki tugas fundamental yang jauh melampaui sekadar patroli rutin di jalan raya. Di era modern ini, spektrum ancaman terhadap stabilitas negara telah meluas, mencakup terorisme yang bergerak di bawah tanah dan serangan siber yang menargetkan infrastruktur digital vital. Oleh karena itu, strategi Polri dalam Menjaga Keamanan Nasional telah berevolusi menjadi pendekatan hibrida yang mengombinasikan keamanan fisik tradisional dengan pertahanan siber canggih dan operasi kontra-terorisme yang sensitif. Pendekatan holistik ini diperlukan untuk menjamin kedaulatan negara, melindungi aset kritis, dan memastikan keselamatan seluruh warga dari berbagai bentuk ancaman, baik yang terlihat maupun yang tidak kasat mata.

Ancaman terorisme tetap menjadi fokus utama. Satuan khusus Polri, Densus 88 Anti Teror, secara berkelanjutan melakukan operasi senyap dan pencegahan (preventive justice). Dalam sebuah operasi yang berhasil di Jawa Barat, pada hari Selasa, 15 Juli 2025, Densus 88 berhasil meringkus 4 tersangka teroris dari kelompok Jemaah Ansharut Daulah (JAD) yang diduga merencanakan serangan di lokasi publik. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan analisis intelijen yang matang dan pemantauan pergerakan terduga selama dua bulan sebelumnya. Tugas Menjaga Keamanan Nasional di bidang ini tidak hanya terbatas pada penangkapan, tetapi juga melibatkan program deradikalisasi yang berfokus pada ideologi, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk memulihkan mantan narapidana terorisme dan mencegah penyebaran paham radikal. Data terbaru mencatat bahwa lebih dari 800 mantan narapidana terorisme telah melalui program deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Polri dan BNPT hingga akhir tahun 2024.

Di sisi lain, ancaman siber kini menjadi front baru dalam upaya Menjaga Keamanan Nasional. Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berperan penting dalam mengidentifikasi dan menangani kejahatan yang menargetkan sistem elektronik. Contoh spesifik adalah kasus serangan ransomware yang menargetkan data salah satu layanan publik. Dittipidsiber, setelah menerima laporan pada Jumat, 5 September 2025, segera melakukan investigasi forensik digital dan berhasil melacak alamat IP pelaku ke luar negeri dalam waktu 72 jam. Penanganan kasus ini menunjukkan bahwa kemampuan Polri kini telah mencakup keahlian teknis tingkat tinggi, termasuk kriptografi dan analisis malware. Lebih dari itu, Polri aktif dalam mengedukasi masyarakat dan pemerintah melalui kampanye literasi digital untuk meningkatkan ketahanan siber kolektif, mengingat banyak serangan siber dimulai dari kelemahan pada individu atau organisasi kecil.

Polri juga menguatkan fungsi intelijen dan kolaborasi dengan instansi lain seperti Badan Intelijen Negara (BIN) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setiap pertemuan koordinasi keamanan yang diadakan rutin setiap bulan (misalnya, Rapat Koordinasi Keamanan Triwulanan yang terakhir diadakan pada Rabu, 12 November 2025) selalu menekankan pentingnya pertukaran informasi secara cepat dan akurat. Sinergi antara semua elemen ini adalah kunci untuk memprediksi dan merespons ancaman, baik itu dalam bentuk gerakan separatis, kejahatan transnasional, maupun ancaman keamanan tradisional. Pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif ini memastikan bahwa Polri mampu melindungi seluruh dimensi kehidupan bernegara.