Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam situasi darurat nasional meluas jauh melampaui tugas penegakan hukum biasa. Dalam konteks bencana alam, POLRI adalah salah satu garda terdepan yang langsung terjun ke lapangan. Tanggung jawab mereka dalam penanganan bencana sangat vital, mencakup tugas kemanusiaan, penyelamatan nyawa, dan pemulihan ketertiban di lokasi yang luluh lantak. Penanganan bencana oleh POLRI memerlukan koordinasi cepat, keahlian khusus, dan integritas tinggi, memastikan bahwa bantuan dan keamanan dapat segera tersalurkan kepada korban. Kehadiran personel POLRI menjamin bahwa setiap tahap penanganan bencana, dari evakuasi hingga pemulihan pasca-bencana, berjalan dengan terorganisir dan aman.

---

Fase Darurat: Evakuasi dan Penyelamatan

Pada saat bencana baru terjadi—entah itu gempa bumi, banjir, atau erupsi gunung berapi—tugas utama POLRI adalah penyelamatan dan evakuasi. Unit-unit khusus seperti Brigade Mobil (Brimob) dan Satuan Sabhara yang memiliki peralatan SAR (Search and Rescue) dikerahkan pertama kali. Mereka bertugas mengevakuasi korban dari zona berbahaya, mencari korban yang tertimbun atau hilang, dan memberikan pertolongan pertama.

Kecepatan respons adalah kunci. Misalnya, saat terjadi bencana banjir bandang di wilayah X pada hari Selasa, 10 November 2025, tim POLRI sektor setempat segera mendirikan posko darurat dan mengerahkan perahu karet untuk menjangkau pemukiman yang terisolasi. Selain penyelamatan, POLRI juga mengamankan harta benda korban yang ditinggalkan untuk mencegah penjarahan atau tindak kriminal lain di tengah kekacauan, menjamin ketertiban publik tetap terjaga.

---

Fase Pasca-Bencana: Logistik dan Pemulihan Keamanan

Setelah fase penyelamatan selesai, penanganan bencana bergeser ke tahap logistik dan pemulihan. POLRI bertanggung jawab penuh dalam pengawalan dan pendistribusian bantuan kemanusiaan. Hal ini memastikan bahwa bantuan makanan, obat-obatan, dan selimut sampai ke posko pengungsian tanpa hambatan dan tepat sasaran. Pengawalan logistik ini penting untuk mencegah penyelewengan dan memastikan prinsip keadilan dalam distribusi bantuan.

Selain itu, POLRI bertugas mendirikan kembali pos-pos pelayanan publik sementara. Di lokasi pengungsian, Polisi Wanita (Polwan) sering ditugaskan untuk memberikan pendampingan psikologis (trauma healing), terutama kepada anak-anak dan perempuan yang menjadi kelompok paling rentan. Pada tanggal 5 Desember 2025, Kepala Divisi Humas POLRI, Irjen. Pol. Yudianto, mengumumkan bahwa 50 personel Polwan telah dikirim ke wilayah terdampak untuk fokus pada pemulihan trauma kolektif. Dengan mengedepankan aspek kemanusiaan dan penegakan hukum dalam situasi paling sulit, POLRI membuktikan perannya yang tak tergantikan sebagai institusi yang mengabdi pada masyarakat dan negara.