Gelombang pemberantasan judi online di Indonesia menyeret sejumlah nama selebriti yang diduga kuat terlibat dalam promosi platform haram tersebut di media sosial. Tindakan ini bukan hanya mencoreng citra para pesohor, tetapi juga berpotensi melanggar hukum dan meresahkan masyarakat, terutama generasi muda yang mudah terpengaruh oleh idola mereka. Berikut daftar beberapa selebriti yang sempat diperiksa pihak kepolisian terkait dugaan promosi judi online, yang beberapa di antaranya bahkan telah memberikan klarifikasi atau permintaan maaf kepada publik atas tindakan mereka.

Nama-nama yang Sempat Menjalani Pemeriksaan Polisi

Beberapa nama artis dan influencer yang santer dikabarkan pernah berurusan dengan pihak kepolisian terkait dugaan promosi judi online antara lain: Wulan Guritno, Nikita Mirzani, Dewi Perssik, Amanda Manopo, Cupi Cupita, Dinar Candy, Yuki Kato, dan komedian Denny Cagur. Mereka diduga menerima endorsement dengan bayaran menggiurkan dan mempromosikan berbagai situs judi online kepada jutaan pengikut mereka di media sosial, seringkali tanpa menyadari implikasi hukum dan etika dari perbuatan tersebut.

Alasan Pemeriksaan dan Pembelaan Para Selebriti

Pihak kepolisian melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap para selebriti ini guna mengumpulkan keterangan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE, khususnya pasal yang melarang penyebaran informasi bermuatan perjudian. Umumnya, para artis yang diperiksa berkelit dengan alasan ketidaktahuan bahwa situs yang mereka promosikan adalah platform judi online. Mereka mengaku menerima tawaran promosi game online atau aplikasi hiburan semata dari pihak agensi atau manajemen yang kurang bertanggung jawab.

Ancaman Hukuman dan Imbauan Bijak Bermedia Sosial

Mempromosikan judi online adalah tindakan ilegal dan dapat dijerat dengan hukum pidana sesuai dengan UU ITE. Ancaman hukuman bagi pelaku promosi, termasuk influencer dan selebriti, bisa berupa pidana penjara dan denda yang tidak sedikit. Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi para figur publik untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam menerima tawaran endorsement, serta mempertimbangkan dampak sosial dari konten yang mereka sebarkan. Masyarakat juga diimbau untuk tidak mudah tergiur dengan promosi judi online dan melaporkan segala aktivitas mencurigakan kepada pihak berwenang demi memberantas praktik ilegal yang merugikan ini

Menjelajahi lanskap penegakan hukum global mengungkapkan mosaik pendekatan yang beragam dalam menangani tindakan kejahatan. Setiap negara, dengan latar belakang sejarah, budaya, dan sistem politiknya yang unik, mengembangkan sistem hukum sendiri untuk menjaga ketertiban dan menegakkan keadilan. Memahami perbandingan sistem hukum dalam menangani kejahatan memberikan perspektif global yang kaya tentang tantangan dan inovasi dalam penegakan hukum.

Salah satu perbedaan mendasar terletak pada sumber hukum utama. Sistem common law, yang berlaku di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat, sangat mengandalkan preseden hukum atau putusan pengadilan sebelumnya. Hakim memiliki peran signifikan dalam menafsirkan undang-undang dan menciptakan hukum baru melalui putusan kasus. Sebaliknya, sistem civil law, yang dominan di Eropa kontinental dan sebagian besar dunia, lebih mengutamakan kodifikasi hukum dalam undang-undang tertulis. Peran hakim di sistem ini lebih fokus pada penerapan hukum yang telah ditetapkan.

Pendekatan terhadap proses peradilan juga bervariasi. Beberapa negara menerapkan sistem adversarial, di mana dua pihak yang berlawanan (jaksa penuntut umum dan pembela) menyajikan kasus mereka di hadapan hakim atau juri yang netral. Negara lain menganut sistem inkuisitorial, di mana hakim aktif terlibat dalam mengumpulkan bukti dan menginterogasi saksi untuk mencari kebenaran. Perbedaan ini mencerminkan filosofi yang berbeda tentang peran negara dan individu dalam proses hukum.

Hukuman dan rehabilitasi juga menjadi area perbandingan yang menarik. Beberapa negara cenderung menerapkan hukuman yang lebih keras sebagai bentuk pembalasan dan efek jera, sementara negara lain lebih menekankan pada program rehabilitasi dan reintegrasi korban ke masyarakat. Filosofi di balik sistem pemasyarakatan sangat bervariasi, dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan pandangan tentang tujuan keadilan.

Selain itu, jenis kejahatan dan prioritas penegakan hukum dapat berbeda secara signifikan antar negara. Misalnya, beberapa negara mungkin memiliki undang-undang yang lebih ketat terkait kejahatan siber atau kejahatan lingkungan dibandingkan negara lain, tergantung pada tingkat ancaman dan kesadaran akan isu-isu tersebut. Perbedaan budaya dan nilai-nilai sosial juga dapat mempengaruhi definisi kejahatan dan hukuman yang dianggap pantas.